Dalam era digital yang terus berkembang, transformasi teknologi telah merambah berbagai sektor, termasuk administrasi perpajakan. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan sebuah sistem terintegrasi bernama Coretax. Sistem ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Namun, seperti halnya inovasi besar lainnya, Coretax tidak lepas dari berbagai tantangan dan kontroversi. Artikel ini akan membahas apa itu Coretax DJP, asal mulanya, biaya yang dihabiskan, serta masalah-masalah yang dihadapi dalam implementasinya.

Apa Itu Coretax DJP?

Coretax adalah sistem terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengelola administrasi perpajakan secara lebih efisien dan terpusat. Sistem ini dirancang untuk menggantikan sistem-sistem lama yang terfragmentasi, sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, serta mempermudah DJP dalam memantau kepatuhan pajak.

Coretax mencakup berbagai modul, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), pembayaran pajak, hingga penanganan pemeriksaan dan penyidikan. Dengan sistem ini, DJP berharap dapat mengurangi kesalahan manusia (human error), meningkatkan akurasi data, dan mempercepat proses administrasi perpajakan.

Asal Mula Coretax DJP

Ide pembuatan Coretax berawal dari kebutuhan DJP untuk mengatasi berbagai masalah dalam sistem perpajakan yang lama. Sebelum Coretax, DJP menggunakan beberapa sistem yang terpisah, seperti e-Filing, e-Registration, dan e-Billing. Meskipun sistem-sistem tersebut telah membantu meningkatkan efisiensi, mereka masih memiliki kelemahan, seperti kurangnya integrasi data dan duplikasi informasi.

Pada tahun 2017, DJP mulai merancang Coretax sebagai bagian dari transformasi digital yang lebih besar. Proyek ini didukung oleh pemerintah pusat dan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang terintegrasi, transparan, dan mudah digunakan oleh wajib pajak maupun petugas pajak.

Biaya yang Dihabiskan untuk Pengembangan Coretax

Pengembangan Coretax tidaklah murah. Menurut laporan keuangan DJP, proyek ini telah menelan biaya ratusan miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan perangkat lunak, pelatihan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta sosialisasi kepada wajib pajak.

Meskipun biayanya besar, DJP berargumen bahwa investasi ini akan terbayar dalam jangka panjang. Dengan sistem yang lebih efisien, DJP berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Masalah dalam Implementasi Coretax

Meskipun Coretax diharapkan menjadi solusi bagi banyak masalah perpajakan, implementasinya tidak berjalan mulus. Beberapa masalah yang muncul antara lain:

1. Kendala Teknis
   Seperti halnya sistem baru, Coretax menghadapi berbagai kendala teknis. Beberapa wajib pajak melaporkan kesulitan dalam mengakses sistem, terutama pada saat-saat sibuk seperti batas waktu pelaporan SPT. Selain itu, ada juga masalah kompatibilitas dengan perangkat lunak lain yang digunakan oleh wajib pajak.
2. Kurangnya Sosialisasi
   Banyak wajib pajak, terutama yang berada di daerah terpencil, masih belum memahami cara menggunakan Coretax. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam pelaporan pajak.
3. Resistensi dari Internal DJP
   Tidak semua petugas pajak siap dengan perubahan besar ini. Beberapa di antaranya merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem baru, sehingga memengaruhi kinerja mereka.
4. Masalah Keamanan Data
   Sebagai sistem yang terhubung secara online, Coretax rentan terhadap serangan siber. Beberapa pihak mengkhawatirkan kebocoran data pribadi wajib pajak, yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
5. Biaya Tambahan bagi Wajib Pajak
   Meskipun Coretax dirancang untuk memudahkan wajib pajak, beberapa di antaranya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk meng-upgrade perangkat mereka agar kompatibel dengan sistem baru ini.

Dampak Coretax terhadap Administrasi Perpajakan

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Coretax telah menunjukkan beberapa dampak positif. Pertama, sistem ini telah mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, terutama bagi wajib pajak yang sudah terbiasa dengan teknologi. Kedua, integrasi data yang lebih baik memungkinkan DJP untuk memantau kepatuhan pajak secara lebih efektif.

Namun, dampak negatifnya juga tidak bisa diabaikan. Masalah teknis dan kurangnya sosialisasi telah menyebabkan penurunan kepuasan wajib pajak. Selain itu, biaya yang besar untuk pengembangan dan implementasi Coretax menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi anggaran.

Kesimpulan

Coretax DJP adalah langkah besar dalam transformasi digital administrasi perpajakan Indonesia. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Namun, implementasinya tidak lepas dari berbagai masalah, seperti kendala teknis, kurangnya sosialisasi, dan kekhawatiran tentang keamanan data.

Untuk memastikan keberhasilan Coretax, DJP perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem ini, memperbaiki kekurangan yang ada, dan meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih baik.

Dalam jangka panjang, Coretax memiliki potensi untuk menjadi tonggak penting dalam modernisasi perpajakan Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi harus diatasi dengan serius agar harapan tersebut dapat terwujud.